Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011, terdapat 10 instansi pemerintah dengan layanan publik terbaik dan minim suap atau memiliki integritas terbaik.
Peringkat tersebut berdasarkan nilai integritas yang memiliki kisaran 0-10. Berikut kesepuluh instansi yang memiliki nilai integritas terbaik, dikutip detikFinance dari data KPK, Senin (30/7/2012).
10. Kementerian Pendidikan Nasional
Kemendiknas dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,41. Kementerian ini pada tahun lalu sempat mengeluarkan pakta integritas.
Pakta ini merupakan tindak lanjut Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Nasional (Itjen Kemendiknas) dalam mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dana liar sebesar Rp 2,3 triliun.
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkominfo dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,43. Nilai tersebut diperoleh meski instansi ini sempat terkait kasus anggota baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Kementerian ini berjanji akan menyelidiki dan mengklarifikasi integritas dari anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) perwakilan masyarakat yang baru bergabung di badan tersebut.
8. Kementerian Pertanian
Kementan dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,45. Menteri Pertanian Suswono menyambut baik hasil survey KPK tersebut. Menurutnya, ini prestasi dari seluruh staf dan pejabat Kementerian Pertanian untuk reformasi birokrasi, menjadikan pelayanan publik sebagai lahan pengabdian dan integritas aparat sebagai keniscayaan perilaku publik.
Hasil survey tersebut, jelas Suswono, memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance di jajaran Kementan sudah berada pada jalur yang benar.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,46. Guna meningkatkan pencapaian ini pada tahun mendatang, KKP telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2012 ini.
Pencanangan antara lain dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV hingga eselon I di lingkungan KKP. Seluruh pegawai KKP berjumlah 10.613 orang.
6. Kementerian Perhubungan
Kemenhub dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,47. Pada akhir tahun 2011 lalu, Kemenhub sempat menandatangani pakta integritas.
Pakta ini berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok
Instansi ini dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,5. Prestasi ini dicapai setelah di tahun sebelumnya, dalam survei yang sama, PT Pelindo II berada di posisi 28 untuk kategori layanan fasilitas pelabuhan serta peringkat 32 dalam layanan jasa labuh dan tambat.
Fokus penilaian dalam Survei Integritas (SI) KPK adalah pelayanan masyarakat yang menjadi tugas lembaga publik terkait. Pengalaman kasus korupsi, cara pandang terhadap korupsi, semangat anti-korupsi di lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, serta upaya pencegahan korupsi adalah hal–hal yang menjadi faktor penilaian.
Namun, khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KPK pun melihat penerapan SOP dalam menjamin transparansi serta kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi maupun perizinan.
4. Kementerian Perindustrian
Kemenperin dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,51. Selain prestasi itu, Kemenperin juga mendapat Peringkat 1 (pertama) pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK dan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2010.
Prestasi tersebut merupakan hasil dari peningkatan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik dan inisiatif anti korupsi.
3. PT Jamsostek (Persero)
Jamsostek dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,52. Dengan nilai tersebut, perusahaan pelat merah bidang asuransi ini memperoleh peringkat pertama untuk survei Integritas Pelayanan Publik tahun lalu untuk kategori BUMN.
Perusahaan yang mengelola aset sebesar Rp 116,4 ini pun berjanji akan meningkatkan terus kualitas pelayanan dan kuantitas peserta.
2. Kementerian Kesehatan
Kemenkes dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,52. Nilai tersebut menempatkan posisi Kemenkes dalam urutan kedua terbaik dalam survey integritas KPK.
Kemenkes sendiri telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu, yang memberikan pelayanan atas Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes, Registrasi Alkes dan PKRT, Rekomendasi Sekolah Kesehatan, Ethical Clearance Peneliti Kesehatan, Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi, Rekomendasi Pengobatan Tradisional Asing, Perijinan dan Akreditasi Rumah Sakit serta Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat).
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
BKPM dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,8. Posisi BKPM ini naik dibandingkan tahun 2010, yaitu peringkat 2 dengan nilai 7.53.
Pada tahun 2011, program percepatan BKPM adalah di bidang pelayanan penanaman modal yaitu peningkatan kualitas pelayanan aplikasi penanaman modal, pelayanan perizinan penanaman modal, dan pelayanan fasilitasi penanaman modal, serta mendorong terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi dan di kabupaten/ kota yang ditunjang oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Peringkat tersebut berdasarkan nilai integritas yang memiliki kisaran 0-10. Berikut kesepuluh instansi yang memiliki nilai integritas terbaik, dikutip detikFinance dari data KPK, Senin (30/7/2012).
10. Kementerian Pendidikan Nasional
Kemendiknas dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,41. Kementerian ini pada tahun lalu sempat mengeluarkan pakta integritas.
Pakta ini merupakan tindak lanjut Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Nasional (Itjen Kemendiknas) dalam mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dana liar sebesar Rp 2,3 triliun.
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkominfo dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,43. Nilai tersebut diperoleh meski instansi ini sempat terkait kasus anggota baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Kementerian ini berjanji akan menyelidiki dan mengklarifikasi integritas dari anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) perwakilan masyarakat yang baru bergabung di badan tersebut.
8. Kementerian Pertanian
Kementan dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,45. Menteri Pertanian Suswono menyambut baik hasil survey KPK tersebut. Menurutnya, ini prestasi dari seluruh staf dan pejabat Kementerian Pertanian untuk reformasi birokrasi, menjadikan pelayanan publik sebagai lahan pengabdian dan integritas aparat sebagai keniscayaan perilaku publik.
Hasil survey tersebut, jelas Suswono, memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance di jajaran Kementan sudah berada pada jalur yang benar.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,46. Guna meningkatkan pencapaian ini pada tahun mendatang, KKP telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2012 ini.
Pencanangan antara lain dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV hingga eselon I di lingkungan KKP. Seluruh pegawai KKP berjumlah 10.613 orang.
6. Kementerian Perhubungan
Kemenhub dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,47. Pada akhir tahun 2011 lalu, Kemenhub sempat menandatangani pakta integritas.
Pakta ini berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok
Instansi ini dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,5. Prestasi ini dicapai setelah di tahun sebelumnya, dalam survei yang sama, PT Pelindo II berada di posisi 28 untuk kategori layanan fasilitas pelabuhan serta peringkat 32 dalam layanan jasa labuh dan tambat.
Fokus penilaian dalam Survei Integritas (SI) KPK adalah pelayanan masyarakat yang menjadi tugas lembaga publik terkait. Pengalaman kasus korupsi, cara pandang terhadap korupsi, semangat anti-korupsi di lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, serta upaya pencegahan korupsi adalah hal–hal yang menjadi faktor penilaian.
Namun, khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KPK pun melihat penerapan SOP dalam menjamin transparansi serta kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi maupun perizinan.
4. Kementerian Perindustrian
Kemenperin dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,51. Selain prestasi itu, Kemenperin juga mendapat Peringkat 1 (pertama) pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK dan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2010.
Prestasi tersebut merupakan hasil dari peningkatan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik dan inisiatif anti korupsi.
3. PT Jamsostek (Persero)
Jamsostek dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,52. Dengan nilai tersebut, perusahaan pelat merah bidang asuransi ini memperoleh peringkat pertama untuk survei Integritas Pelayanan Publik tahun lalu untuk kategori BUMN.
Perusahaan yang mengelola aset sebesar Rp 116,4 ini pun berjanji akan meningkatkan terus kualitas pelayanan dan kuantitas peserta.
2. Kementerian Kesehatan
Kemenkes dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,52. Nilai tersebut menempatkan posisi Kemenkes dalam urutan kedua terbaik dalam survey integritas KPK.
Kemenkes sendiri telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu, yang memberikan pelayanan atas Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes, Registrasi Alkes dan PKRT, Rekomendasi Sekolah Kesehatan, Ethical Clearance Peneliti Kesehatan, Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi, Rekomendasi Pengobatan Tradisional Asing, Perijinan dan Akreditasi Rumah Sakit serta Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat).
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
BKPM dalam nilai integritas yang dikeluarkan KPK mendapat nilai 7,8. Posisi BKPM ini naik dibandingkan tahun 2010, yaitu peringkat 2 dengan nilai 7.53.
Pada tahun 2011, program percepatan BKPM adalah di bidang pelayanan penanaman modal yaitu peningkatan kualitas pelayanan aplikasi penanaman modal, pelayanan perizinan penanaman modal, dan pelayanan fasilitasi penanaman modal, serta mendorong terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi dan di kabupaten/ kota yang ditunjang oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
